Menurut Laporan Kemenpan 2012, hanya dua pemerintah kabupaten (Sukabumi dan Sleman) yang memperoleh predikat nilai B dan 104 kabupaten kota yang memperoleh nilai CC dari total 438 kabupaten/kota yang dievaluasi kinerjanya. Kemudian, pada tahun 2016 berdasarkan Laporan Kemenpan 2016 menunjukkan terdapat 12% pemerintah daerah yang memperoleh predikat nilai A, BB, dan B. Sementara itu, sekitar 83% pemerintah daerah memperoleh predikat nilai CC, C, dan D. Fenomena ini yang kemudian diangkat dan didiskusikan dalam acara Public Sector Governance Talks #03 dengan topik “Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia: Sudahkah Berkinerja?” pada Sabtu (30/3) lalu.
Acara yang digelar di Auditorium Gedung Pusat Pembelajaran Lantai 8 ini merupakan sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM). Acara ini turut menggandeng lembaga kenamaan, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun pembicara yang dihadirkan merupakan orang-orang yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki kekuatan dalam pembentukan kebijakan publik, di antaranya Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak. selaku Direktur Public Sector Governance (PSG) FEB UGM, And. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, M.A., Ph.D. selaku Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, R. Wiwin Istanti, S.E. Ak., M.Laws. selaku Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, serta Chalimah Pujiastuti, S.E., Ak., MAFIS. selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan RI.
Sejak pagi hari itu, acara telah dipandu dengan memukau oleh moderator Arief Surya Irawan, S.E., M.Com. Ak., CA. selaku Dosen Departemen Akuntansi FEB UGM. Diskusi ini diikuti oleh puluhan peserta dari kalangan mahasiswa dan aparat pemerintah. Forum diskusi dibuka dengan pemaparan dari Direktur PSG FEB UGM, Rusdi Akbar.
Menurut Rusdi Akbar, fenomena di atas terjadi karena pemerintah daerah belum menggunakan sistem pengukuran kinerja secara maksimal serta rendahnya komitmen pejabat dan staf dalam melakukan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara akademisi dengan pemerintah untuk memecahkan masalah Sistem Pengukuran Kinerja (SPK), jembatannya adanya kolaborasi riset untuk mengawal kebijakan ini agar memberikan outcome yang diharapkan.
Kemudian, dilanjutkan oleh pembicara kedua yaitu And. Kunta Wibawa yang memaparkan proses penganggaran instansi pemerintah. Pembicara selanjutnya, Wiwin Istanti dengan semangat menjabarkan kinerja pengelolaan instansi pemerintah. Pembahasan diakhiri dengan pemaparan mengenai implementasi Activity Based Costing (ABC) pada instansi pemerintah oleh Chalimah Pujiastuti.
Sumber: Wisnu Wardhana
