Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada pada tahun ini genap berusia 56 tahun.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada bulan Agustus 2011 ini melepas wisudawan Program Sarjana sejumlah 114 orang, terdiri dari program S1 Reguler dan Internasional 93 lulusan dan program S1 Swadaya 21 lulusan.Dengan perincian lulusan sebagai berikut:
- Program S1 Reguler dan Internasional : Akuntansi 46, Ilmu Ekonomi 8, dan Manajemen 39 orang
- Program S1 Swadaya : Akuntansi 13 dan Manajemen 8 orang
Wisudawan dengan nilai IPK tertinggi diraih oleh Yanuar Kurniawan (IUP Akuntansi 2006) dengan IPK 3,99 dan juga merupakan IPK tertinggi Wisuda Program Sarjana UGM untuk periode wisuda bulan Agustus 2011.
FEB UGM menggelar acara pengajian menjelang buka puasa bertempat di selasar FEB UGM Jl.Sosio Humaniora.
Dubes Austria, Dr. Klaus Wolfer, dan Dekan Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) UGM, Prof.
Tujuh mahasiswa UGM melakukan pertukaran mahasiswa di Adelaide, dan tinggal selama satu semester di Universitas Adelaide dengan beasiswa yang didanai oleh Pemerintah Australia.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM menyelenggarakan Rapat Kerja Staf Kependidikan pada tanggal 8-10 Juli 2011 di Griya Persada Kaliurang.
Perpustakaan FEB UGM telah mengeluarkan kartu anggota baru yang dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan perpustakaan di lingkungan FEB UGM meliputi Perpustakaan S1, Perpustakaan Magister Akuntansi (Maksi), Perpustakaan Magister Ekonomika Pembangunan (MEP), Magister Manajemen (MM) dan Perpustakaan Profesi Akuntansi (PPAk).
Diumumkan kepada semua mahasiswa Program S1 (Reguler dan Internasional) bahwa fakultas tetap menyelenggarakan Kegiatan Antar Semester (KAS) tahun 2011.
Berkaitan dengan hal tersebut mahasiswa yang berminat menempuh kuliah pada Kegiatan Antar Semester (KAS) tahun 2011 dimohon memperhatikan kalender akademik Kegiatan Antar Semester sebagai beikut:
Ekonom UGM mendesak pemerintah untuk menggabungkan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.