Di tengah upaya pemerintah untuk menjaga pendapatan negara dan stabilitas energi, wacana pemangkasan produksi batu bara kembali mencuat. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Ardyanto Fitrady, Ph.D., menilai kebijakan pemangkasan produksi batu bara tidak akan terlalu efektif untuk menjadi solusi dalam menentukan harga batu bara di pasar internasional. Meskipun Indonesia termasuk eksportir batu bara terbesar, tetapi bukan pemilik cadangan batu bara yang terbesar.
Arfie, begitu ia biasa disapa, mengatakan keterbatasan cadangan batu bara Indonesia menjadi faktor utama yang membuat kebijakan pemangkasan produksi tidak akan berdampak signifikan terhadap pasar global. Indonesia hanya memiliki sekitar 3 persen dari total cadangan batu bara dunia, jauh di bawah negara-negara seperti Amerika Serikat yang menguasai sekitar 22 persen cadangan global, disusul China, India, dan Australia.
“Artinya, perekonomian kita sangat eksploitatif, kita mengambil sebanyak-banyaknya sekarang, sementara negara lain justru cenderung menjaga cadangannya,” tuturnya Rabu (6/1/2025) di FEB UGM.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan produksi batu bara oleh Indonesia tidak serta-merta memengaruhi keseimbangan pasar global. Selama permintaan dunia masih tinggi, pasokan dapat dengan mudah dipenuhi oleh negara produsen lain jika harga naik. Kondisi ini berbeda dengan komoditas seperti nikel, di mana Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pemain utama, baik dari sisi cadangan maupun produksi.
“Ketika produksi nikel diturunkan, dampaknya langsung terasa pada harga global. Batu bara tidak memiliki karakteristik yang sama,” terangnya.
Arfie menjelaskan bahwa wacana pemangkasan produksi batu bara hanya berpotensi menimbulkan dampak dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, kebijakan tersebut dinilai tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pasar global. Pasalnya, ketika Indonesia menurunkan produksi, kekurangan pasokan akan dengan cepat ditutupi oleh negara produsen batu bara lainnya.
Selain faktor pasokan, kualitas batu bara Indonesia juga menjadi perhatian. Sebagian besar produksi batu bara Indonesia adalah batu bara berkalori rendah, sementara tren permintaan global saat ini justru mengarah pada batu bara berkalori tinggi. Batu bara berkalori rendah cenderung menghasilkan emisi yang lebih besar, sehingga kurang sejalan dengan komitmen banyak negara dalam menurunkan emisi karbon. Kondisi tersebut mendorong sejumlah negara untuk lebih selektif dalam memilih jenis batu bara atau bahkan mulai beralih ke sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Arfie menjelaskan batu bara hanyalah salah satu sumber energi. Selain batu bara, ada gas yang sama-sama energi fosil dengan emisi lebih rendah, serta energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.
“Jadi substitusi tidak hanya datang dari negara pemasok lain, tetapi juga dari jenis energi lain. Karena itu, jika tujuan pemangkasan produksi adalah untuk menaikkan harga batu bara maka dampaknya tidak akan signifikan dan tidak akan bertahan lama. Mungkin ada kenaikan harga, tetapi tidak besar dan hanya dalam jangka sangat pendek,” paparnya.
Terkait dampak terhadap penerimaan negara Arfie memandang kebijakan pemangkasan produksi batu bara tidak akan berpengaruh secara signifikan. Menurutnya, penerimaan negara tetap bergantung pada hasil perkalian antara harga dan volume produksi. Dalam kondisi harga naik tetapi volume turun lebih besar, nilai penerimaan justru berpotensi menurun.
“Dari sisi efektivitas untuk meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini perlu dievaluasi,”ucapnya.
Menanggapi dampak kebijakan tersebut terhadap neraca perdagangan, Ardyanto menilai pemangkasan produksi batu bara justru berpotensi memberikan efek negatif. Penurunan produksi akan langsung berdampak pada berkurangnya volume ekspor batu bara, sementara di saat yang sama permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor utama juga tengah melemah.
Ia mencontohkan, ekspor batu bara Indonesia ke China tercatat mengalami penurunan sekitar 30 persen, sementara ekspor ke India turun sekitar 15 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat kontribusi batu bara terhadap surplus neraca perdagangan menjadi semakin terbatas.
Arfie menambahkan bahwa risiko terbesarnya terletak pada perusahaan batu bara yang mengakibatkan volume penjualan dan profitabilitas perusahaan menurun. Menurutnya, visibilitas keuntungan batu bara cukup jelas selama cadangan masih ada sehingga kebijakan ini mengganggu kepastian perusahaan yang sangat bergantung pada perencanaan jangka panjang dan stabilitas kebijakan.
Lebih lanjut Arfie menyampaikan apabila kebijakan pembatasan produksi diterapkan pada komoditas mineral lain, dampaknya akan jauh lebih terasa pada nikel. Hal ini disebabkan posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar global nikel, baik dari sisi cadangan maupun produksi. Dengan peran strategis tersebut, pembatasan produksi nikel berpotensi langsung memengaruhi harga global, berbeda dengan batu bara yang pasarnya lebih mudah disubstitusi.
Ia juga mengingatkan adanya risiko signifikan yang perlu diantisipasi dari kebijakan pemangkasan produksi batu bara, khususnya bagi perusahaan tambang. Industri batu bara sebelum melakukan eksploitasi menjalankan perencanaan jangka panjang yang mencakup estimasi cadangan, investasi, serta proyeksi pengembalian modal dan keuntungan. Ketika pembatasan produksi diterapkan secara mendadak, volume penjualan akan menurun.
“Dari sisi finansial, batu bara sebenarnya sangat menguntungkan dan visibilitas keuntungannya cukup jelas selama cadangan masih ada. Kebijakan ini bisa mengganggu kepastian tersebut,” jelasnya.
Arfie menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) dengan mengalokasikan 25% produksi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga maksimal yang ditetapkan 70 dolar AS per ton. Dengan mekanisme tersebut, pemangkasan produksi dinilai tidak akan terlalu mengganggu pasokan listrik nasional. Namun, dari perspektif transisi energi, kebijakan DMO dan penerapan harga batu bara domestik justru dapat menghambat pengembangan energi terbarukan.
“Harga batu bara untuk listrik di Indonesia terlihat sangat murah dibandingkan energi terbarukan.Kondisi ini membuat energi terbarukan sulit bersaing,” pungkasnya.
Reportase: Shofi Hawa Anjani
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
