OJK Dorong Perusahaan Patuhi ESG Lewat Pasar Karbon
- Detail
- Ditulis oleh Najwah
- Kategori: Berita
- Dilihat: 173
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin serius mendorong perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan dengan menerapkan Environmental, Social, and Governance (ESG). Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada 26 September 2023 yang berfungsi sebagai platform bagi perusahaan untuk terlibat dalam perdagangan karbon sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip ESG.
Dalam Seminar Nasional Ekonomi Hijau di Gedung Pusat Pembelajaran FEB UGM pada Jumat, 8 November 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon di Otoritas Jasa Keuangan RI, Inarno Djajadi menyampaikan mengenai pentingnya bagi perusahaan untuk tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada prinsip ESG (Environmental, Social, and Government) dalam kegiatan bisnis mereka. Menurutnya, saat ini yang mengutamakan perusahaan dengan komitmen ESG sehingga perusahaan yang tidak menerapkan prinsip ESG akan kesulitan menarik investasi.
“Saat ini investor semakin selektif dalam memilih perusahaan yang akan mereka danai sehingga perusahaan yang sehingga perusahaan yang tidak menerapkan prinsip ESG akan kesulitan mendapatkan investasi,” paparnya Jum’at (8/11).
Oleh karena itu, lanjut Inarno, penerapaan prinsip keberlanjutan dalam pasar modal yang salah satunya melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) dianggap sebagai keputusan yang tepat. Pasar karbon ini memungkinkan perusahaan untuk bersaing dalam memperoleh investor yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari bisnis tersebut. Dengan demikian, pasar karbon dapat mendorong perusahaan untuk beradaptasi dan mengadopsi prinsip keberlanjutan.
Sistem carbon trading dianggap sebagai salah satu alternatif mitigasi yang efektif di tengah meningkatnya perubahan iklim. Namun, Inarno menyebutkan bahwa pasar bursa karbon tidak akan efektif tanpa adanya ekosistem yang mendukung. Melalui ekosistem pasar karbon tersebut diharapkan dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dan lingkungannya.
“Perlu adanya ekosistem pasar karbon yang mendukung di Indonesia. Sebab, jika tidak ada ekosistem ini, pasar karbon tidak akan memberikan insentif yang cukup bagi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon,” jelas Inarno.
Terkait dengan rencana pembentukan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) dari presiden Indonesia yang baru dilantik, Inarno berharap kehadiran lembaga tersebut dapat meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan perdagangan karbon di Indonesia. Selain itu, diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 yang mengatur tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung transparansi dan efektivitas pasar karbon.
Dalam kesempatan itu Inarno juga menyampaikan soal nilai perdagangan bursa karbon Indonesia masih jauh dari potensi maksimalnya. Namun, kondisi tersebut wajar karena Indonesia belum memiliki ekosistem pasar karbon yang solid. “Saya berharap dengan adanya dukungan dari akademisi dan mahasiswa dapat mempercepat pembentukan ekosistem pasar karbon di Indonesia,” tutupnya.
Reportase: Najwah Ariella Puteri
Editor: Kurnia Ekaptiningrum
Sustainable Development Goals
