- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 2738
Rencana pemerintah dalam waktu dekat menaikkan harga BBM pasca disetujuinya APBN-P oleh DPR pada senin (17/6) menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tidak terkecuali dengan para akademisi. Pengamat Ekonomi UGM. Dr. Rimawan Pradipto menilai alasan pemerintah dan DPR untuk menaikkan harga BBM hanya berdasar kepentingan politis menjelang pemilu bukan didasarkan pada asumsi untuk mengurangi beban anggaran subsidi BBM di APBN. "Kebijakan menaikkan harga BBM sekarang lebih kepada hasil kerja para politisi yang bermain dengan kebijakan yang membebani rakyat," kata Rimawan dalam Diksusi Ekonomi Indonesia Tersandera BBM di Gedung Pertamina Tower FEB UGM, Rabu (19/6).
Rimawan sendiri mengaku dirinya sepakat bila sudah selayaknya harga BBM dinaikkan. Namun demikian, ia tidak sependapat bila harga BBM dinaikkan secara drastis. Sebelumnya rekomendasi para akademisi UGM, ITB dan UI pada tahun 2011 sudah mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar menaikkan harga BBM secara bertahap yakni Rp 500/liter setiap tanggal 1 April. Kenaikan tersebut diharapkan tidak membebani rakyat kecil dan tidak menimbulkan kontra begitu luas di masyarakat. "Tapi usulan tersebut ditolak," ujarnya.
Rimawan mengatakan subsidi BBM di APBN memang membebani. Jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, subsidi BBM mencapai Rp 45T, lalu meningkat drastis hingga Rp 209T pada APBN-P 2013. Namun pada kenyataannya, realiasasi subsidi di lapangan melebihi dari yang diproyeksikan di APBN-P. Subsidi BBM di APBN-P pada tahun 2011, misalnya, sebesar Rp 129,7T namun realisasinya meningkat menjadi Rp 165T. Bahkan pada tahun 2012, subsidi BBM yang seyogyanya Rp 123,6T namun realisasinya mencapai Rp 211,9T.
Senada, pengajar Ilmu Ekonomi FEB UGM, Akhmad Akbar Susamto, SE., M.Phil., mengatakan kenaikan harga BBM tahun ini merupakan bagian dari hasil transaksi politik kelompok berkuasa dan oposisi di luar pemerintah. “Dua-duanya mencari pencitraan,” ujarnya.
Menurutnya, masa mendatang perlu dilakukan sebuah mekanisme baku bagi pemerintah untuk menaikan harga BBM dengan menggunakan alasan dengan berbagai indikator seperti adanya kenaikan harga minyak internasional, keperluan efisiensi anggaran, dan mekanisme pengelolaan migas, "Nantinya perlu diputuskan siapa yang berhak ambil kebijakan itu, setelah diputuskan perlu pertanggungjawaban, jangan seperti sekarang (kenaikan harga BBM) kehilangan momentum," katanya.
Direktur Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB), FEB UGM, Prof. Dr. Sri Adiningsih mendesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan terkait dengan harga BBM bersubsidi untuk menghindari ketidakpastian perekonomian nasional. "Jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi makro," katanya.
Adiningsih menambahkan kondisi perekonomian Indonesia tahun ini menurut prediksinya mengalami instabilitas ekonomi dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi karena masih menghadapi ketidakpastian kelanjutan kebijakan moneter longgar dari bank sentral Amerika Serikat, Jepang dan Eropa. "Gama Leading Economic Indicator memprediksi penurunan laju pertumbuhan ekonomi selama jangka pendek ini," ungkapnya.
Sumber: Gusti/UGM
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 7157
Begug Poernomosidi, mantan Bupati Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat diwujudkan melalui koperasi rukun tetangga (RT) dan usaha kecil menengah (UKM). Melalui kedua wadah perekonomian di tingkatan masyarakat paling rendah tersebut akan menjadi suatu kekuatan potensial yang dapat memberikan kesejahteraan baik bagi individu maupun kelompok, dari koperasi RT yang terbentuk bisa memberikan pinjaman kepada anggotanya untuk melakukan usaha kecil dan menengah.
Begug menyebutkan dimasa kepemimpinannya, Kabupaten Wonogiri juga telah melakukan pembentukan koperasi warga di tingkatan rukun tetangga. Pihaknya mendorong koperasi RT berbadan hukum seperti yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 19992 tentang perkoperasian. Bagi koperasi RT yang telah berbadan hukum, pemerintah kabupaten akan memfasilitasi dan membantu proses hukum jika ada masalah dan melindungi anggota koperasi. Upaya tersebut dengan memberi bantuan dalam penyelesaian kewajiban kepada anggota dengan dana hibah yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
"Sejak saya memimpin Kabupaten Wonogiri sudah menerapkan bantuan dana hibah kepada koperasi RT dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga kini," ujarnya berbagi pengalaman dalam seminar bulanan "Membangun Ekonomi Menuju Desa Mandiri," Selasa sore (4/6) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM .
Lebih lanjut disampaikan Begug, dengan adanya koperasi RT dalam suatu desa, nantinya akan terbentuk kluster-kluster yang dimungkinakan akan menjadi sarana penunjang pendekatan Satu Desa Satu Produk yang sudah dilaksanakan di sejumlah daerah. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan titik berat program untuk menguragi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Lewat koperasi RT ini dapat mendukung terciptanya usaha-usaha kecil seperti usaha kecil pertanian, usaha kecil peternakan, usaha kecil perdagangan dan lainnya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi sehingga kedepannya bisa menggngkat ekonomi kerakyatan," jelasnya.
Terkait keberhasilan pembentukan koperasi RT dan pemanfaatan dana hibah yang diserap koperasi RT, Begug meuturkan bahwa hal ini tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten. Namun lebih dari itu, keberhasilan yang dicapai adalah kredibilitas dari warga masyarakat itu sendiri yang sangat berpengaruh terhadap maju atau tidaknya manajemen keuangan koperasi.
Sementara Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia, I Made Dana Tangkas dalam kesempatan tersebut banyak berbagi pengalaman mengenai perkembangan industri Toyota. Toyota yang saat ini termasuk dalam perusahaan otomotif besar dunia berkembang dari sebuah desa kecil di Jepang bernama Kromo. Berawal dari usaha kecil yang memberdayakan masyarkat setempat itulah kini Totoya menjadi industri maju dan diperhitungkan dunia.
"Seandainya di Indonesia ada 1.000 desa seperti desa Kromo, maka negara kita akan seperti yag diramalkan pada 2025 mendatang, memiliki pengaruh penting dalam kompetisi ekonomi dunia," terangnya.
Untuk mengembangkan industri besar di Indonesia, menurutnya perlu adanya perbaikan internal dalam perusahaan, membuat standar material, dan mengatur metode bekerja yang efektif. Selain itu juga dengan memenuhi pelayanan tepat waktu dengan mengoptimalkan proses sehingga lebih efisien dan terpadu. "Jadi industri yang dikembangkan harus punya daya saing, menjaga standar safety yang tinggi, dan menjaga kualitas produk serta produktivitas industri," katanya.
Sumber: Ika/UGM
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 3420
Berikut informasi mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2013 dan lampiran tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya.
PERMENPAN & RB ini ditetapkan pada tangggal 15 Maret 2013 dan membatalkan Kepmenkowasbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, PERMENPAN & RB ini berisi 6 lampiran, selain menetapkan persyaratan pengangkatan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar, juga menetapkan batas waktu pengajuan kenaikan jabatan akademik dan kepangkatan dosen. Pada Lampiran II s/d Lampiran IV telah ada perubahan-perubahan persentase, terutama pada Lampiran IV adanya perubahan jumlah Persentase Ketentuan Syarat Angka kredit bagi dosen yang akan diusulkan kenaikan jabatan dan pangkat.
Unduh Dokumen: PERMENPAN & RB Nomor17 Tahun 2013
Informasi ini dapat juga di unduh di website KEMENPAN & RB dengan alamat http://www.menpan.go.id.
Sumber: SDM/FEB
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 89423
International Standards on Auditing (ISA) merupakan standar audit terbaru yang telah diadopsi di Indonesia. Adopsi ini dilakukan untuk memenuhi jawaban atas Statement of Membership Obligation and International Federation of Accountants. Per 1 Januari 2013, Akuntan Publik wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten berdasarkan standar yang baru ini. Aplikasi ISA diwujudkan melalui revisi terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Dalam Workshop dan Bedah Buku yang bertajuk Audit Berbasis ISA (31/5) yang lalu, Theodorus M. Tuanakotta, MBA. selaku penulis buku yang berjudul serupa menjelaskan seluk beluk audit berbasis ISA serta berbagai kelebihannya. Pria yang telah berpengalaman menjadi akuntan publik selama 35 tahun ini menuturkan bahwa ISA mengandung desakan yang lebih besar bagi auditor untuk menemukan kecurigaan. ISA lebih menekankan pada identification (pengidentifikasian hal yang belum dilihat), bukan assessment (penilaian sesuatu yang dilihat).
Meski demikian, ia juga mengamini bahwa substansi ISA itu masih hampir sama dengan standar yang digunakan sebelumnya. Selain itu Theo juga menekankan bagaimana seharusnya peran seorang auditor. "Auditor pada dasarnya adalah anjing penjaga, bukan pelacak. Artinya, auditor hanya bertugas memberitahu," tambahnya.
Sementara itu, Prof. Indra Bastian, MBA. menerangkan kesulitan penerapan ISA di Indonesia. Indra menekankan bahwa ISA memang baik, akan tetapi dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu agar lebih siap diimplementasikan. Ia menyarankan agar membuat ISA lebih user-friendly untuk Indonesia. "Caranya adalah dengan mengadaptasi, bukan mengadopsi. Di Perancis hanya 20% dari ISA yang diikuti. Sedangkan Indonesia lebih bebas," terangnya.
Drs. Sugiarto, M.Acc., MBA., CMA., selaku Ketua Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) FEB UGM menuturkan pula tentang amat pentingnya pemahaman terhadap ISA ini. Menurutnya, globalisasi menuntut auditor untuk cepat beradaptasi dengan standar internasional. Pengetahuan serta pemahaman terhadap ISA amat penting tidak hanya bagi praktisi, tapi juga akademisi dan mahasiswa. ISA menyimpan berbagai kelebihan yang juga menuntut kesiapan dari negara pelaksananya. Bila tidak, ia akan menjadi bumerang. Lalu, sudahkah Indonesia siap?
Sumber: Nadia/FEB
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 3632
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM sekaligus anggota Pokja-Monev dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Dr. Elan Satriawan, mengatakan pemerintah memiliki tiga kebijakan penanggulangan kemiskinan, yakni, program bantuan sosial berbasis rumah tangga, program berbasis komunitas dan program pengembangan usaha mikro dan kecil. Ketiga program bertujuan melakukan penurunan laju pengurangan angka kemiskinan, pengurangan kerentanan kemisikanan yang masih tinggi dan meningkatnya ketidakmerataan.
Program bantuan sosial berbasis rumah tangga atau individu dalam bentuk penyaluran Bantun Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Jemkesmas, Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Namun dari hasil evaluasi program BSM, Elan mengatakan ditemukan berbagai permasalahan, diantaranya BSM diterima oleh seluruh kelompok pendapatan, BSM hanya menutupi 30 % biaya pendidikan, dan periode pendistribusian BSM belum mengikuti periode tahun ajaran. "Perlu ada perbaikan untuk meningkatkan efektifitas program dalam mengurangi angka kemiskinan," kata Elan dalam seminar 'Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah melalui Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Bukti' di Ballroom Hyatt Regency Hotel, Sabtu (1/6).
Persoalan ketepatan sasaran menjadi kendala penyaluran program BSM, menurut Elan menuturkan BSM SD dan SMP hanya mampu menjangkau rumah tangga miskin dan rentan dengan anak usia SD sebanyak 4 %. Sedangkan tingkat dan cakupan BSM untuk rumah tangga dengan anak usia SMA bahkan lebih rendah kurang dari 2 %. Elan menambahkan, bagi rumah tangga miskin, biaya pendidikan SMP atau SMA diperkirakan sekitar 30 % dari seluruh pengeluaran rumah tangga.
Diperbaikinya ketepatan waktu penyaluran BSM dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa dari keluarga miskin. Perubahan kebijakan dan mekanisme baru BSM dilakukan lewat penetapan sasaran dari berbasis sekolah ke berbasis rumah tangga. Selain itu, peningkatan nilai bantuan untuk lebih mencerminkan kebutuhan siswa miskin.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Yohanis Piterson, menuturkan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang diterapkan di Sulawesi barat menurutnya mampu mengetahui jumlah anak putus sekolah. Bahkand Dari data tersebut diketahu jumlah anak tidak sekolah. Ia menconohkan, lewat SIPBM diketahui total anak yang tidak bersekoah di 14 kecamatan sebanyak 2.316 anak, bahkan alamat dan alasan anak tidak meneruskan sekolah diketahui sehingga memudahkan saat dilakukan intervensi.
Yohanis menambahkan, SIPBM tidak hanya menjawab tantangan pendidikan anak putus sekolah namun juga membantu penanggulan kemiskinan. Dari data itu, semakin memudahkan pemberian bantuan dari pemerintah dan sampai pada target yang benar. "Data memang mahal tapi membangun tanpa data jauh lebih mahal," ujarnya.
Sumber: Gusti/UGM
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 5463
Konsep ekonomi kerakyatan yang digagas Prof. Mubyarto kini nyaris tidak pernah terdengar lagi. Ditambah lagi dengan sistem ekonomi yang dijalankan Indonesia saat ini lebih pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan. Wakil Menteri Perdagangan RI, Dr. Bayu Krisnamurthi menyebutkan bahwa sangat penting untuk meneruskan kembali pemikiran Mubyarto dalam mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia ditengah carut-marut kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
Menurutnya, pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial di masyarakat dan mewujudkan kemerataan sosial. "Untuk itu penting membawa berbagai pemikiran mengenai konsep ekonomi kerakyatan sampai ke pemerintah. Jangan hanya berhenti pada tataran diskusi saja namun samapai ke tahap implementasi. Yang didiskusikan ini bisa tercermin dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan," tuturnya, Kamis (30/5) dalam Sarasehan "Meneruskan Jejak Pemikiran Mubyarto dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia" yang digelar oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan Yayasan Mubyarto di Fakultas ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM.
Lebih lanjut Bayu mengatakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini justru tidak melibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Aktivitas ekonomi hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat saja. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan konsep ekonomi kerakyatan yang digagas Mubyarto yang semestinya kegiatan perekonomian melibatkan sebagian besar masyarakat, bukan hanya segelintir orang saja yang notabene berasal dari lapisan ekonomi atas.
"Dari kelompok inilah, kelas konsumen dengan pengeluaran minimal 20 juta per bulan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mencapai 3,5 persen. Sekitar 50 juta orang yang ada pada lapisan ini, dari total penduduk Indonesia yang hampir 230 juta orang. Jadi hanya sebagian kecil masyarakat yang dilibatkan," jelasnya.
Hal senada disampaikan Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Sc. Ia menyebutkan konsep ekonomi kerakyatan saat ini tidak terimplementasikan dengan baik di Indonesia. Pasalnya, dalam kegiatan ekonomi yang berjalan saat ini tidak melibatkan sebagian besar masyarakat mulai dari proses distribusi hingga konsumsi. Yang terjadi justru hanya melibatkan sebagian kecil lapisan masyarkat. "Kenyataannya pertumbuhan ekonomi kita saat ini hanya ditopang segelintir orang saja. Kalau hal ini terus berlanjut substansi ekonomi kerakyatan bisa hilang," katanya.
Edy juga menyampaikan bahwa terminologi ekonomi kerakyatan saat ini hanya dijadikan sebagai jargon jualan politik. Konsep ekonomi kerakyatan hanya muncul ketika masa kampanye politik dimulai dan terlupakan ketika telah terpilih. "Dalam dunia politik konsep ekonomi kerakyataan hanya sebagai jargon saja, tidak implementatif," terangnya.
Dr. Poppy Ismalina, M.Ec.Dev., staf pengajar FEB UGM dalam kesempatan itu lebih banyak menyorot tentang peran pasar tradisional terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Menurutnya, pasar tradisional berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pasar tradisional tidak hanya memberikan kebebasan kepada para pelakunya, akan tetapi juga memberikan sejumlah makan ekonomi. Misalnya efisiensi, pengurangan biay atransaksi, dan jaminan kualitas produk.
"Baik penjual, pembeli, petugas keamanan maupun aparat pemerintah yang bertugas di pasar tradisional menjalin sebuah kekerabatan sosial yang menjadi warna dari struktur sosial pasar tradisional. Oleh sebab itu pasar tradisional memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan maysrakat," urainya.
Kekerabatan sosial yang terjadi di pasar tradisional akan menstimulasi hubungan bisnis yang berlangsung lama dan memiliki potensi untuk pengembangan usaha. Produktivitas masyarakat, naik penjual maupun pembeli akan meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya memacu peningkatan aktivitas produksi dari masing-masing pihak. "Disinilah peran pasr tradisional terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu tidak ada alasan bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk tidak memprioritaskan pengembangan pasar tradisional di suatu wilayah," ujar Poppy.
Ditambahkannya, pengembangan juga harus dilakukan pada pasar tradisional yang tidak mempunyai keunikan dengan memaknai pasar tradisional sebagai sebuah institusi ekonomi. Pasar tidak hanya sebagai tempat bertansaksi, tetapi juga sebagai tempat berinteraksi, ruang bagi masyarakat lokal menumpahkan segala ekspresi sosial dan ekonominya. "Pasar tradisional tidak hanya cerminan dinamika ekonomi, namun realitas sosial masyarakat kita," tuturnya.
Sumber: Ika/UGM
Halaman 180 dari 217