- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 4565
Berdasarkan SK Rektor UGM Pada tanggal 8 November 2010 No 677/P/SK/HT/2010 bahwa kegiatan wisuda S1 dan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada periode November 2010 di batalkan. Bagi Wisudawan yang tetap ingin mengikuti seremonial wisuda akan digabungkan dengan seremonial wisuda periode Februari
Info lebih lengkap klik disini.
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 2918
Sehubungan dengan meluasnya dampak bencana alam meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta, maka kegiatan akademik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM mulai hari ini (Jumat, 05/11) hingga 13 November 2010 diliburkan dan aktif kembali Senin, 15 November 2010.
Kegiatan akademik yang dimaksud meliputi: perkuliahan dan kursus bahasa (khusus untuk tes TOEFL tetap sesuai jadwal), sedangkan kegiatan administratif tetap dilayani.
Harap menjadi perhatian dan harap maklum.
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 2211
Disaster Response Unit (DERU) UGM bersama dengan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Kamis (4/11), menyalurkan bantuan ke pos pengungsian Balerante, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Di daerah ini, setidaknya terdapat ratusan warga yang kebanyakan laki-laki masih mencoba bertahan di rumah masing-masing meski beberapa anggota keluarganya sudah dievakuasi di lokasi pengungsian Bawukan.
Tim relawan DERU mengantarkan langsung bantuan yang merupakan sumbangan dari FE UI dan FEB UGM tersebut kepada pengungsi bencana erupsi Merapi meski daerah lokasi pengiriman bantuan cukup berbahaya karena jarak Desa Balerante dari puncak Merapi sekitar 5,5 km.
Dr. Irkham Widiono, salah satu anggota Tim DERU, yang ikut menyerahkan bantuan mengatakan dipilihnya Balerante berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu relawan pemantau aktivitas Merapi. Dikatakan bahwa bantuan yang mengalir ke Balerante masih minim karena lokasi dan jalur menuju desa tersebut cukup sulit. “Untuk menuju lokasi ini cukup sulit. Untuk mencapai daerah ini, kita dipandu oleh relawan lain,” katanya. Menurut Irkham, bantuan yang disampaikan tersebut untuk memenuhi permintaan para pengungsi. “Karena ada permintaan dari pengungsi yang betul-betul memerlukan bantuan,” tambahnya.
Seiring dengan aktivitas Merapi yang kian meningkat dalam mengeluarkan awan panas, daerah rawan bahaya gunung paling aktif di dunia ini pun diperluas dari radius 10 km menjadi 15 km. Beberapa titik pos pengungsian juga mengalami perubahan. “Kini, beberapa titik pengungsian mengalami pergeseran. Kita terus memantau lokasi dan kebutuhan pengungsi,” katanya. Beberapa bantuan yang diberikan, antara lain, peralatan alat tulis menulis, kebutuhan pokok, dan dapur umum, serta beberapa kebutuhan sehari-hari yang juga membutuhkan logistik cukup banyak.
Salah satu anggota relawan, Kabul, yang bertugas di lokasi mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan Merapi dan meminta warga untuk segera mengungsi guna mengantisipasi jatuhnya korban. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu awan panas dan lelehan lava dari Gunung Merapi mengarah ke Kemalang.
Sumber: www.ugm.ac.id
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 2057
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Prof. Dr. Marwan Asri, M.B.A., mendukung upaya perubahan pelayanan institusi perpajakan kepada para wajib pajak dalam rangka menaikkan rasio perpajakan (tax ratio) sebagai salah satu sumber pembiayaan Negara. Dimulai dari mengubah citra para petugas pajak dari "tukang cari masalah" jadi " sahabat bagi para wajib pajak". Disamping itu, berupaya mengubah sikap wajib pajak agar membayar pajak bukan lagi sebagai suatu beban melainkan kesadaran masing-masing.
Hal itu dikemukakan Marwan Asri saat menerima tim rombongan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY yang berkunjung ke FEB UGM, Rabu (27/10). Kunjungan yang dipimpin langsung oleh kakanwil DJP DIY, Djangkung Sudjarwadi tersebut merupakan salah kegiatan aksi simpatik DJP kepada seluruh instansi di DIY dalam rangka merayakan hari sosialisai pajak yang jatuh pada 28 Oktober 2010. Selain melakukan sosialisasi, kunjungan tersebut dimanfaatkan DJP DIY untuk mendapatkan testimoni dari perwakilan intitusi wajib pajak atas pelayanan pajak yang dilakukan DJP selama ini.
Marwan berpendapat institusi perpajakan melakukan perubahan secara internal dan eksternal. Secara internal, salah satunya merubah imej para petugas pajak yang selama ini mengalami stigmatisasti. "Memang tidak mudah karena kita bicara soal stigma. Selama ini yang terjadi jika seorang petugas pajak datang, seolah petugas itu akan mencari-cari masalah kita, tidak sebagai seorang sahabat yang bisa menjadikan pajak sebagai suatu kewajiban," ujarnya.
Pembenahan selanjutnya yang perlu dilakukan yakni melakukan sosiliasi dengan pendekatan secara persuasif untuk lebih menyadarkan para wajib pajak terhadao kewajibannya. Marwan jika masih menyayangkan karena masih ada wajib pajak yang enggan atau menghindari membayar pajak sehingga rasio perpajakan masih sangat rendah. "Ini PR yang sangat besar. Kita masih memiliki tax ratio sangat rendah. Padahal pajak itu kewajiban, tidak ada ajaran dan etika yang mengajarkan bahwa orang bisa menghindari pajak. Apalagi sampai ada orang dipaksa untuk memiliki NPWP," imbuhnya.
Mengubah perilaku dan sikap wajib pajak menurut Marwan memang tidak mudah. Karena itu ia menyarankan institusi perpajakan lebih banyak berbah diri dan melakukan sosialisi dan pendekatan secara menyeluruh kepada wajib pajak agar mereka lebih sadar membayar pajak sebagai Sesutu yang sangat lumrah. Ia mencontohkan, di Amerika para petugas pajak, Internal Revenue Service (IRS), lebih ditakuti ketimbang para polisi. "Di sana, orang lebih takut jika ia dicari IRS, dibanding jika dia dicari polisi," katanya.
Dalam pertemuannya yang berlangsung satu jam itu, Djangkung Sudjarwadi menyampaikan sosialisasi pajak ini rencananya serentak dilakukan di seluruh perwakilan instansi se-DIY. Semua masukan dari perwakilan instansi wajib pajak tersebut sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan di bidang perpajakan nasional.
Kepada Marwan, Djangkung menginformasikan bahwa propinsi DIY memiliki prestasi yang membanggakan dalam bidang perpajakan. Karena merupakan propinsi yang memiliki tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tertinggi nasional. "Dua tahun berturut-turut tingkat kepatuhan penyampian SPT di DIY merupakan yang tertinggi secara nasional dalam dua tahun berturut-turut," katanya.
Sumber: www.ugm.ac.id
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 3435
Pada bulan Oktober tahun ini, FEB UGM kembali mendapat serangkaian kunjungan dari 3 universitas luar negeri.
Rangkaian kunjungan tersebut dimulai dengan perwakilan dari Saxion University of Applied Science Netherland yang mengadakan pertemuan dengan Wakil Dekan Bidang Akademik, Penelitian, & Pengabdian Kepada Masyarakat, Dr. B.M. Purwanto, M.B.A., pada tanggal 05 Oktober 2010. Pertemuan tersebut diadakan untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan FEB UGM dan saling meninjau kurikulum. Pertemuan lanjutan untuk membicarakan detail kerjasama direncanakan akan diadakan pada bulan November 2010.
Kunjungan selanjutnya dari ESC Rennes School of Business, yang diprakarsai oleh Campus France Jakarta, pada 13 Oktober 2010. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi ESC Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, & Pengembangan Usaha, Prof. Dr. Drs. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc. dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Penelitian, & Pengabdian Kepada Masyarakat, Dr. B.M. purwanto, M.B.A. Dalam pertemuan ini dibahas kemungkinan kerjasama riset, exchange, & program master di ESC.
Terakhir adalah kuliah umum oleh University of Queensland Australia yang berlangsung pada Jumat, 15 Oktober 2010. Kuliah Umum diberikan oleh Dr. Fabrizio Carmignani, senior lecturer UQ honours programme coordinator dengan tema "Poverty Reduction through Economic Policies." Kuliah ini dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, S3, dosen & non dosen di lingkungan UGM, tidak hanya dari FEB tetapi juga dari Fisipol. Kuliah berlangsung menarik disertai diskusi interaktif antara mahasiswa dengan dosen tamu.
Sementara itu, Rumi Goto, International Liaison Officer University of Queensland juga memberikan presentasi mengenai Double Degree Program bagi mahasiswa IUP angkatan 2010. Presentasi ini dihadiri oleh 31 mahasiswa dan berlangsung sangat interaktif.
Kunjungan ini menunjukkan bahwa FEB UGM terus mengembangkan kerjasama dengan mitra-mitra luar negerinya.
Sumber: kui
- Detail
- Ditulis oleh FEB UGM
- Kategori: Berita
- Dilihat: 3120
Dengan mengusung tema "Fight Against Poverty and Corruption", Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (BEM FEB) UGM menggelar aneka kegiatan untuk berpartisipasi dalam pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Salah satu wujud kegiatan yang dilakukan adalah penyelenggaraan Workshop "Ekonomi Bebas Korupsi" dengan membahas tema besar "Ekonomi Bebas Korupsi, Indonesia Sejahtera: Menyingkap Korupsi Kelembagaan dalam Perspektif Ekonomika dan Bisnis Menuju Indonesia Sejahtera".
Workshop yang berlangsung pada hari Sabtu (16/10) di Auditorium MM UGM ini menghadirkan narasumber, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais yang mengupas tentang "Hegemoni Korupsi yang Menjangkiti Bangsa", Pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto yang memaparkan permasalahan "Data dan Fakta Korupsi yang Menggerogoti Bangsa", dan Direktur Utama Pertamina, Ir. Galaila Karen Agustiawan yang mendiskusikan "Dampak Bahaya Korupsi dalam Kegiatan Operasional BUMN".
Selain itu, turut memberikan sumbang pemikiran, pengamat ekonomi, Rimawan Pradiptyo, Ph.D. dengan materi "Menguak Tabir Kelam Korupsi yang Menjangkiti BUMN", mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan dosen FEB UGM, Anggito Abimanyu, Ph.D. yang menerangkan "Penegakan Reformasi Birokrasi sebagai Upaya Pembentukan Karakter Birokrasi Antikorupsi". Di samping itu, disampaikan pula pemaparan hasil penelitian Pusat Kajian Antikorupsi UGM (PuKAT) berjudul "Peranan Etika dan Transparansi dalam Menciptakan Lembaga Anti Korupsi" dan pemaparan Hanta Yuda A.R., S.I.P., seorang peneliti dari The Indonesia Institute bertajuk "Bangsa yang Ideal Tanpa Korupsi serta Menciptakan Generasi Antikorupsi".
Saat mengupas "Modelling Tiga Pilar Penanggulangan Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia", Rimawan Pradiptyo menilai UU Antikorupsi di Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang mesti dikritisi. UU Antikorupsi saat ini hanya mencakup tindak pidana korupsi di sektor publik dan belum mencakup tindak korupsi di sektor swasta. Selain itu, UU Antikorupsi tidak mengatur kegiatan pascakorupsi (money laundering) yang sesungguhnya sulit untuk dipisahkan dari korupsi itu sendiri. "UU ini tidak menjangkau tindak korupsi yang lebih luas, misalnya untuk kasus-kasus money politic, pemilu DPR, pilpres, pilleg, UU Suap dan UU Perbankan," ujarnya.
Kelemahan lain, katanya, UU ini kurang memperhatikan rasionalitas pelaku/calon pelaku korupsi. Pencantuman hukuman maksimal justru merangsang pelaku/calon pelaku untuk melakukan perhitungan tingkat korupsi yang menguntungkan. Dengan pencantuman denda maksimum di UU tersebut membuat efek jera melemah karena seiring dengan berjalannya waktu, inflasi di Indonesia sangat tinggi. "Semakin tinggi inflasi, semakin rendah efek jera denda. Hal ini menjadikan kebutuhan amandemen UU ini makin mendesak," terangnya.
Sumber: www.ugm.ac.id
Halaman 150 dari 165
